Pilkada 2020 di Tengah Covid-19, Ramai Ajakan Golput Menguat. Seruan JATAM Nas: #PemulihanBukanPemilihan

 

SEGAP Media .Online- Indonesia pada akhir tahun 2020 merupakan perhelatan Pilkada atau pemilihan kepala daerah secara serentak. Pilkada 2020 ini akan berlangsung pada 270 daerah di Indonesia yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Perhelatan Pilkada 2020 semula pada 23 September 2020, namun disisi lain keadaan Indonesia yang sedang mengalami masa krisis akibat Pandemi Covid-19 membuat hari pencoblosan diundur dan dilaksanakan hari ini pada Rabu (9/12).

Sedangkan Indonesia masih berada dalam keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merujuk kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-alam Covid-19.

Ditambah Indonesia saat ini dihadapkan dengan jurang resesi ekonomi yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan PDB atau indeks ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2020 mengalama kontraksi atau pertumbuhan negatif 3,49%. Dengan begitu Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi yang bisa mengakibatkan krisis ekonomi. Hal ini berdampak pada kenaikan harga dan inflasi serta meningkatnya pengangguran secara signifikan seperti yang disampaikan oleh ekonom senior Didik J Rachbini.

Bayang-bayang krisis ekonomi di depan mata namun Pilkada 2020 terus berjalan yang menghabiskan anggaran yang cukup besar. Di lain sisi Indonesia yang memiliki beban utang yang terus meningkat dan terlampau banyak.

Banyak negara yang tahun ini menunda Pilkada karena Covid-19. Menurut laporan Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang sejak tanggal 21 Februari sampai 20 September 2020 terdapat 71 negara dan teritorial yang memutuskan untuk penundaan pemilu nasional serta daerah karena pandemi Covid-19. Namun ada 23 negara yang tetap menggelar pemilu serta 48 negara lainnya menetapkan menunda. Hal ini melihat angka Covid-19 terus menaik yang tercatat setidaknya sudah ada 31.783.676 orang terinfeksi Covid-19 menurut data Worldometers.

Dalam keadaan di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mempertegaskan untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 melihat dari negara-negara yang melakukan pemilu di tengah pandemi seperti Korea Selatan dan Singapura. Dikarenakan dua negara tersebut melanjutkan pemilu pada angkat indeks pandemi Covid-19 sudah bisa tertangani atau kurvanya menunjukkan penurunan serta yang terpenting adalah ketertiban masyarakat yang taat terhadap protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19. Sedangkan jika dilihat di Indonesia yang angka Covid-19 belum bisa tertangani dan semakin naik, serta melihat perilaku masyarakatnya yang cenderung lengah bahkan mengabaikan pandemi ini dengan melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah daerah yang melakukan perkumpulan masal dalam rangka kampanye. Mulai dari membuat konser besar-besaran sampai arak-arakan ataupun kegiatan yang menghiraukan protokol kesehatan dengan temuan Bawaslu RI telah terjadi sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat pendaftaran bakal calon Pilkada 2020. Hal itu disebutkan oleh Fritz Edward Siregar sebagai Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang memantau hari pertama kampanye terdapat delapan kegiatan selama kampanye Pilkada 2020 yang terindikasi melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Serta KPU menyebutkan banyak calon Kepala Daerah yang positif Covid-19.

Laporan di hari pemilihan dari Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) melakukan pengamatan di 59 daerah dari 270 daerah, yang melakukan Pilkada Serentak 2020. Hasilnya ditemukan 826 tempat pemungutan suara (TPS) yang terlambat dibuka dan surat suara sudah tercoblos.

“Pemilihan Kepala Daerah di 270 daerah pemilihan berlangsung pada hari ini, masyarakat diminta untuk datang melakukan pencoblosan pemilihan kepala daerah ke tempat pemungutan suara masing-masing di daerahnya,” kata Alwan Ola Riantoby sebagai Koordinator Nasional JPPR.

Dengan begitu Pangi Chaniago sebagai Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting yang memprediksi masyarakat di 270 daerah akan tidak menggunakan hak suaranya atau golput karena kekhawatiran terpapar Covid-19 di tempat pemungutan suara. Maka ajakan untuk tidak memilih atau golongan putih (golput) menguat yang digaungkan oleh sejumlah aktivis. Seperti Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Nasional, Greenpeace, dan lain-lain menyerukan hastag #PemulihanBukanPemilihan dan ada dari gerakan aktivis dan mahasiswa #MosiTidakPercaya menggaungkan hastag #tanggal9dirumahaja.

"Rakyat butuh pemulihan bukan pemilihan. Mengedepankan perpanjangan kekuasaan daripada kesejahteraan dan keselamatan, tidak bisa dibiarkan. Sudahkah kita berlajar dari pemilu pilu yang lalu?" ujar JATAM Nas pada akun ig nya @jatamnas 

Ini merupakan contoh dari banyak lembaga dan institusi dalam menyerukan tidak mencoblos pada Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 atas nama kemanusiaan yang sedang ditimpa bencana pandemi Covid-19.  Seperti yang dilakukan satu desa di Kabupaten Konawe Selatan pada Pilkada 2020, salah satunya karena kecewa terhadap pemerintahan.

(red/segapmedia.online)